Cuti Bencana

Singkat saja, mengingat banyaknya bencana alam yang terus menerus dari tahun ke tahun di seluruh wilayah Indonesia ini, saya punya usul agar pemerintah menambah satu jenis cuti lagi buat PNS, yaitu cuti bencana.

 

Cuti ini fungsinya memberikan waktu bagi PNS, baik yang terkena bencana (untuk mengungsi, mengurusi keluarganya, atau berbenah paska bencana), maupun untuk PNS yang berniat menjadi relawan (untuk terjun ke wilayah bencana, membantu korban yang terkena bencana).

 

Terus terang, saat merapi meletus kemarin, keinginan saya untuk menjadi relawan lebih dari seminggu sangat terkendala dengan jatah cuti tahunan saya (jumlahnya hanya 12 hari setahun) yang tinggal beberapa hari. Wilayah tanah kelahiran saya, Magelang, cukup parah terkena dampak letusan Gunung tersebut. Jumlah pengungsi di seluruh wilayah Magelang mencapai puluhan ribu jiwa, dan saya tidak bisa berbuat banyak hanya karena terkendala oleh sesuatu yang bernama “cuti tahunan”.

 

Saya tidak ingin kita semua terkondisikan dalam pemahaman bahwa yang bertanggungjawab atau yang harus turun langsung ke medan bencana itu hanya Tim SAR, TNI, Polri, dan Paramedis. Kita semua punya kewajiban untuk membantu meringankan beban saudara- saudara kita yang terkena bencana.

 

Saatnya semua pihak melakukan tanggap bencana secara serentak. Berbagai maskapai penerbangan sudah melakukan penerbangan gratis buat para relawan yang akan pergi ke Aceh pasca tsunami beberapa tahun yang lalu. PT. Kereta Api Indonesia juga menyediakan gerbong khusus dengan kapasitas tidak terbatas bagi pengungsi korban merapi yang akan pergi untuk sementara waktu ke Jakarta.

 

Alangkah tidak lucunya jika terjadi hal berikut ini : “karena cuti tahunan habis, seorang PNS yang terketuk nuraninya dan berniat baik membantu para korban bencana nekat bolos dengan hanya berbekal ijin atasan, untuk menjadi relawan membantu di daerah bencana, begitu balik ke kantornya dikenai surat peringatan atau kartu kuning, dan bahkan dipotong semua tunjangannya”

11 thoughts on “Cuti Bencana

  1. yo nggak to cak

    kalo PNSnya kena bencana, pada dasarnya dia memang amat sangat butuh toleransi dalam bentuk cuti itu untuk menyikapi bencana yang menimpanya.

    kalo PNSnya pengen jadi relawan, aku percaya setiap orang yg berkehendak jadi relawan itu orang2 yang memang punya niatan ingin nolong meringankan beban para korban.

    tinggal dibikin juklak aturan cutinya yang jelas, biar tidak dimanipulasi oknum2 PNS yg tidak bertanggung jawab

  2. mendingan di tiap instansi punya organisasi relawannya, jadi kalo ada bencana (moga2 sih jarang terjadi lagi) tim itu bisa langsung diterjunkan dan yang dalam tim tersebut mendapat dispensasi..

  3. nah itu juga boleh, wahai temanku (sopo kowe ?!)

    jangan cuma nyumbang dana doang…dana mah sudah pasti melimpah dari berbagai pihak

  4. berarti batasannya harus jelas kalo ada cuti bencana. siapa siapa yang boleh mengajukan cuti bencana. khususnya untuk yang bukan korban. namanya relawan kan juga perlu ada koordinasi.

    bukan begitu bukan?
    karena hak dan kewajiban sebagai PNS juga diatur dalam perundang undangan. jadi supaya PNS gak dilanggar haknya, tapi juga nggak mengesampingkan kewajibannya sebagai Abdi Negara.

    ide yang bagus ini.

  5. “kalo PNSnya pengen jadi relawan, aku percaya setiap orang yg berkehendak jadi relawan itu orang2 yang memang punya niatan ingin nolong meringankan beban para korban.”

    belum tentu bang khol. klo dasarnya cuma niatan aja kalo menurutku kok terlalu absurd. setiap manusia itu pada dasarnya punya sifat untuk menghindar dari kewajibannya.

    menghindar bayar pajak, menghindar kerja meski masuk kantor, menghindar sholat 5 waktu dalam berbagai alasan.

    IMHO

  6. AFRIJ. selamat…atas 3 komen berurutannya, anda dapet piring ganteng (sekali2 piring nggak pake kata “cantik” napa…!!)

  7. saya pikir gak perlu sampe ada aturan cuti bencana. cukup bikin kebijakan lokal saja, misalnya bencana di jogja, cukup Kakanwil membentuk semacam satgas dilengkapi surat tugas, jadinya ndak perlu absen, ndak bakal dapet kartu kuning juga.

    ambil contoh kopassus, untuk kejadian kemaren gak perlu harus mendatangkan dari cijantung, cukup dari surakarta.

    saya kuatir kalo dibikin aturan cuti bencana malah berujung pada kurangnya koordinasi, misalnya siapa yang bener2 mampu jadi relawan, siapa yang harus menggantikan tugas keseharian, berapa lama jangka waktunya, dan sebagainya.

  8. nah itu dia, mbah stein.
    kalo hanya sebatas lingkup kanwil yang terkena bencana, bukannya itu justru malah membatasi pemilihan “orang-orang yang mampu jadi relawan” ?

    lha nek di kanwil itu kebanyakan isinya cuma orang2 macam aku ini yang cuma bisa leda lede, ingah ingih, imbas imbis, leyah leyeh, piye jal ?

    dalam beberapa hal, PNS tidak bisa dibandingkan sama kopassus.Kopassus minuman sehari2nya latihan fisik jadi jelas lebih siap terjun jadi relawan. Sedangkan PNS minuman sehari2nya adalah kopasus (kopi, panta, susu). :p

    Aku malah cenderung setuju sama komen no.3
    CMIIW (colek me if i’m wahenol…haiyaaa)

  9. liat surat hari ini tentang penyerahan bantuan langsung? langsung terjadi niatan penyelewengan surat tugas. nggak kebayang kalo itu dikabulkan, bisa jadi cuti untuk wisata bencana. berada di subbag ini membuatku jadi berpikir negatif tentang aturan jam kerja😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s